badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban situs garansi kesehatan warga (jamkesmas) juga garansi kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi semua indonesia.
bpk menyimpulkan kehadiran kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo pada jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan itu diantara lain belum kehadiran database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tak dilakukan melalui menarik dan kehadiran perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko penduduk miskin belum membeli pelayanan kesehatan tidak perlu bayar sebab tidak tercakup di program jamkesmas dan jamkesda.
selain tersebut banyak penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 serta 2011, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing - Obat Pelangsing perut - Melangsingkan Badan - Melangsingkan Perut
menurut dia, kelemahan tersebut bisa menganggu objek wisata web jamkesmas serta jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin yang tak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan masyarakat selama pilihan rumah sakit milik pemerintah juga mendapatkan adanya ketidakefisienan pada hal perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 rumah sakit dan diperiksa, cuma Salah satu rsud yang telah efektif pada membangun pelayanan obat dalam instalasi farmasi, kata hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi dan belum mengikuti tujuan setiap tahapan.
selain itu, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan yang tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan penduduk yang bermutu, alami, efisien dan terjangkau makanya properti sakit publik mesti berbenah untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.
dengan demikian, sudah semestinya tak ada penduduk dan tak mampu dilayani dengan baik dengan rumah sakit, khususnya properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data 2012, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit dalam semua indonesia.